Fastest Internet Connection in Phnom Penh so far: Hotel Cambodiana

Coffee shops like Brown or Gloria Jeans have fairly fast internet connection, but they got crowded overtime. I highly recommend Hotel cambodiana for those who' need fast internet connection. I tried the wifi at the hotel lobby and the download speed as probably as fast as Europe’s internet connection. The drawback: 1. no working table, only couches and small short cafe tables, 2. coffees are rather expensive and taste so-so. Addy is below:

313 Sisowath Quay, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: 855-23 426 288 / 855-23 218 189 | Fax: 855-23 217 059
www.hotelcambodiana.com.kh | info@hotelcambodiana.com.kh

‘Solving’ folder and file duplicate problems in Google Docs

For those of you using third party apps with Google Docs, you would realize how common the folder duplication problem is. All (if not most) third party apps delivering sync service to google docs is suffering from such duplication issue.

This is true for syndocs (see discussion here), gladinet, insync and the rest other. The problem appears to rests on the conversion from folder structure into ‘collection’ in google docs.

Unfortunately there is no direct way to completely solve this problem until google itself handle such situation. Thus, if you want to keep using google docs with such third party apps, then you will have to backup everything in GDocs without its folders. This scenario may also be useful for those whose google docs are no longer usable due to hundreds or maybe thousands of folder duplications. These folders are often without content.

My solution is to clean up my google docs from such empty duplicate folders. For this, we will need three tools:

1. The Remove Empty Directories software

2. Insync and,

3. Teracopy

Step 1:
Sync everything inside your google docs with Insync (you have to install insync if it’s not already installed). It will take some hours if you have large files. But don’t wait until its over, because the folders will keep reduplicating itself. When you think you have enough files, go to step 2 below.

Step 2:
Use Teracopy to move the all the files to the insync root folder on your computer.

Step 3:
What remains in your non root folders are empty folders which are the result of google docs self duplication issue and those which content has been removed by you to the root folder using teracopy. Now, delete those empty folders using the “Remove Empty Directories” software.

Step 4
Keep repeating the above steps until all folders are moved to the root folder and empty folders are cleared. In the end, you will have a workable google docs (which you can sync using Insync) but without any “collection” category. From my experience, there are no more file or folder duplication issue at this stage, your sync will proceed flawlessly no matter how many files you sync. 

Warning!
Do this at your own risk. Backup everything first before proceeding.

The PhD Cake Remain..

Dalam setiap kehidupan, ada high and low. Anggap saja, waktu saya mesen kueh ini, saya lagi di low point of my life hehehe. Setidaknya, dalam low point pun, saya masih punya rasa humor kan ;)

Dan waktu saya kirim foto kueh ini ke teman yang lagi PhD juga, dia malah kirim balik email terimakasih dengan quote:

"There are only 2 happy days in the PhD process. The first one is when you are offered the position as a PhD student, and the second is when you hand in your thesis. The rest of the time is miserable."
I had a good laugh on that one :))

Today, we'll finish this cake. Mova tidak terlalu suka kueh beginian, dia sukanya kuwaci. Saat dia ulang tahun nanti, saya pikir-pikir kueh ulang tahun nya harus berlapis kuwaci yang banyak, supaya dia mau makan. Lol

Want a piece?

Decide More, Regret Less

"Maybe kuncinya satu kali ya…make decision…everything ada trade off nya…once decided, jalanin dengan sesenang mungkin….kalau ternyata ada salahnya decision itu, ya ga usah disesali, assess ulang, dan decide lagi mau ngapain"

Ini copy paste dari email Bang Handry buat saya. Tepat sasaran. Karena saya tipe indecisive untuk beberapa hal. Misalnya, saat milih menu di restoran, adalah saat-saat menyiksa bagi saya. Karena saya tidak suka membuat pilihan. Keberadaan Mova, temen kerja, atau bahkan pelayan, selalu jadi andalan. If I have to decide what meal do I want to have for lunch/dinner, it'll take a while, a stresful while for me :)

Dalam hal pilihan hidup.. Saya lumayan decisive sih. Sayangnya, saya adalah regretful person. Saya sering menyesali hal-hal di masa lalu atau simply keputusan yang barusan diambil. Semakin saya berusaha untuk berubah, kayaknya semakin banyak menyesal hehe. So what I try to do now is to be honest to my self. Kalo oon ya oon, kalo nyesel ya nyesel. Tapi berandai2 "coba kalo ga gini, coba kalo ga gitu" ditahan, ditunda sampai semua kesalahan diperbaiki.

Bottom line: regret less, decide more. Live by consequences without hate for my past.

Saat ini sudah saya putuskan untuk meneruskan s3, menikmati dunia akademis dan riset, mengambil ilmu sebanyak2nya. Selanjutnya tergantung Allah. Tapi saya harus siap untuk decide beberapa tahun lagi, tentang karir ke depan.

As for now, I can sit back and relax for a while ;)

Sent from my BlackBerry® smartphone from hello. You want one too? www.hello.com.kh

The agnostic and wallahu'alam

This all starts from @nadirsyah tweets on 'humility' which I responded with the following:

@movanet: An agnostic was asked: Does God exists?He answered: wallahu'alam :) #mvqt RT @nadirsyah: Ungkapan wallahua'lam juga indikasi kerendahan hati

Twitter Link: http://twitter.com/movanet/statuses/162374826357559296


A bit of cultural background: "wallahu'alam" is a popular expression among muslim communities. It roughly means: only god knows. However, because it is so popular among predominantly muslim communities, even in those whose mother tounge and working language are not arabic, it becomes so common and also spoken by non muslims. People also tend to forgot that there is the word 'god' in there.

So the above joke have multiple meanings:

1. The agnost didn't realize that there is the word god. He equates the expression with "I don't know".
2. Agnosticism, in itself, embodies humility, which is also represented in the expression "wallahu'alam". Except that the term is imprecise because it introduces god as an agent, which runs counter to the agnost's belief system. Thus, for an agnostic, to say "wallahu'alam" is oxymoronic.
3. The agnostic is trying to say "I don't know". But since it would be politically incorrect to say so in a predominantly muslim community, he uses such term, realizing that there is god element in it.
4. The agnostic is trying to say: I don't know, but if god exist, then he would know (the he exist), but I don't know.
5. The agnostic is teasing his counterpart: if we are told to be humble and embraces humility, should we not practice it even to the very basic tenet of the religion: that which discusses the existence of god?

Sent from my BlackBerry® smartphone from hello. You want one too? www.hello.com.kh

Re: Hasil diskusi FOI Network 5 Januari pkl 16.00

Guys, 

Saya agak bingung soal pembagian informasi publik dan privat, mungkin ada yang berkenan menjelaskan:

1. Dalam hal ini akan terjadi situasi: dalam badan publik terdapat informasi privat, dan juga sebaliknya dalam badan privat terdapat informasi publik. 

Setahu saya, apabila Badan Publik menerima informasi (misalnya Rumah Sakit memegang data medis -- yang rahasia menurut UU Rekam Medis, atau Dinas Perpajakan menerima laporan Pajak, atau Dinas LH menerima laporan polusi atau Departemen Kehakiman menerima data perusahaan), semua informasi dari sektor "privat" ini tetap disebut "Informasi Publik" berdasarkan definisi UU KIP Pasal 1 ayat 2.

2. ketertutupan informasi privat bersifat absolut dan tidak bisa diuji melalui public interest test. Informasi jenis ini hanya dapat dibuka melalui mandat UU dan upaya consequential harm test.

Setahu saya uji kepentingan publik dan uji consequential harm dalam UU KIP bersifat berlaku ke setiap pengecualian. Beda dengan yurisdiksi lain, UU KIP tidak menganut pengecualian absolut atau relatif. Kalau ini mau diubah maka Pasal 2 ayat 4 UU KIP dan tiap tiap ayat pengecualian adalam pasal 17 harus diamandemen dan dibedakan balancing test nya. 

IMHO,

Mova

 

Diskusi yang dimulai sekitar pukul 4 sore itu mengambil topik: pengecualian informasi.

+ uu kip ternyata belum menjadi payung hukum atau cross cutting issue bagi peraturan perundangan lainnya. Di negara2 modern foi act telah menjadi konsideran dan warna bagi regulasi sektor2 yang beragam.
+ diskusi-diskusi putaran selanjutnya yang diadakan oleh FOI ini memang sudah seharusnya masuk ke level advance, pendalaman teknis dan empiris dari implementasi UU ini. Dan Budi diminta untuk melanjutkan penyusunan pedoman teknis dengan melibatkan FOI dalam wujud diskusi-diskusi seperti ini. Demikian pula dengan Eko.
+ pedoman teknis pengecualian yang sedang disusun oleh budi untuk Kominfo mesti juga berbasis pada kasus-kasus yang telah ditangani KIP sebagai contoh-contoh kasus menarik.
+ salah satu implikasi dari keberadaan UU KIP adalah dibutuhkannya aturan yang jelas terhadap informasi data pribadi. Dan saat ini sedang didorong usulan RUU Perlindungan Informasi Data Pribadi, yang sudah semestinya koheren dengan UU KIP.
+ informasi pribadi adalah satu isu penting dan harus didalamin dalam kerja-kerja FOI ke depan.
+ pada dasarnya informasi itu terbagi dua: informasi publik dan informasi pribadi, privat. Seperti ada barang atau badan publik dan barang/badan privat. Dalam hal ini akan terjadi situasi: dalam badan publik terdapat informasi privat, dan juga sebaliknya dalam badan privat terdapat informasi publik. Contohnya, BCA memiliki dokumen RDTRK tentang kawasan dimana setiap gedung bank itu berada. BCA adalah badan privat dan dokumen RDTRK itu informasi publik.
+pada prinsipnya, informasi publik bersifat terbuka kecuali yang dikecualikan. Sedangkan informasi privat adalah tertutup kecuali yang ditetapkan sebagai informasi terbuka. + ketertutupan informasi privat bersifat absolut dan tidak bisa diuji melalui public interest test. Informasi jenis ini hanya dapat dibuka melalui mandat UU dan upaya consequential harm test.
+ pengecualian informasi hanya akan menghasilkan dua hal: informasi publik yang dikecualikan dan informasi privat.
+ dalam hal pengecekan/klarifikasi tujuan, untuk informasi publik tidak tidak membutuhkan pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan, yakni klarifikasi tujuan dari pemohon informasi dan tujuan badan publik untuk mengecualikan informasi yang dimohonkan, hanya penting saat dilakukan upaya pengecualian melalui consequential harm test. Namun yang harus digarisbawahi, kepentingan publik harus dilindungi dengan dikecualikannya informasi.
+ harus ditegaskan pula bahwa dokumen dan informasi adalah berbeda. Informasi bukan dokumen.

Untuk teman-teman yang hadir, mungkin dapat menambahkan soal three past test. 

UU Keterbukaan Informasi Publik dan Fragmentasi Kebijakan

Yang paling parah UU Pelayanan Publik. Kalau UU yang berhubungan dengan official secrecy atau pasar modal saya masih bisa paham, tapi pelayanan publik... Di konsideran, batang tubuh maupun penjelasan UU Pelayanan Publik samasekali tidak ada disebut UU KIP padahal dia lahirnya setahun setelah KIP lahir. Padahal sekarang ini pelayanan publik banyak diserahkan ke swasta lewat PPP, PSP dan segala macam bentuk contracting out. "The State is in Retreat", negara mundur dan fungsi fungsinya banyak diserahkan ke swasta. 

Menurut saya, euforia transparansi dan akuntabilitas di Indonesia masih sebatas kepada fungsi fungsi pemerintah dalam arti tradisional. Yang publik dan privat sekarang sudah blur, negara sedang mundur jadi sekadar wasit saja, oleh karenanya kaca pembesar teman teman aktivis juga seharusnya diarahkan ke sektor privat yang memiliki fungsi publik. Baik UU KIP maupun UU Pelayanan Publik keduanya tidak ada yang siap atas trend ini karena dikotomi publik privat dalam reformasi hukum kita masih konservatif. Begitu makhluknya 'hybrid2, bingung hukum administrasi negara kita.

Di banyak yurisdiksi lain, UU KIPnya sudah banyak menjawab tantangan ini. Dari mulai peraturan procurement sampai kebijakan akuntansi badan publik semuanya mengacu pada dan merefleksikan prinsip prinsip keterbukaan dalam UU KIP mereka. Bahkan ada audit transparansi khusus untuk kontrak kontrak pemerintah. Kalau di Indonesia reformasi hukumnya selalu sektoral dan terfragmentasi. Salah satu kesimpulan riset saya adalah UU KIP tidak bisa bekerja tanpa integrasi antar sektor dan tanpa interaksi antara peraturan keterbukaan 'aktif' dan 'pasif'. 

UU KIP hanya baik dalam mewajibkan keterbukaan secara pasif, lewat hak "akses", tetapi tidak secara aktif. Passive disclosure rule itu hanya ibarat senter di ruangan gelap, tetapi dia tidak memberitahukan apa yang seharusnya dicari. It is useless to have a flashlight if you don't know what you are looking for. Nah, peraturan keterbukaan aktif berlaku sebaliknya, dia memberi tahu apa yang perlu dicari. Peraturan ini sektoral sifatnya, karena informasinya kontekstual. Informasi yang dibutuhkan publik dalam pelayanan air beda dengan konteks energi atau ketenagalistrikan atau dengan informasi yang dibutuhkan publik dalam sistem peradilan misalnya. 

Jadi apakah dengan UU KIP yang kuat saja kita bisa transparan? Absolutely not. It's a useless flashlight. Dan yang disenter cuma pemerintah pula, padahal fungsinya sudah banyak di transfer ke swasta. 

Dari Hukumonline:

Pidana pembocoran rahasia

Perbedaan perumusan pidana dalam perundang-undangan yang dihasilkan pada 2011 tampak jelas pada perbuatan membocorkan rahasia. Prinsipnya setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia. 

Pasal 44 UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengancam setiap orang membocorkan, mencuri, atau membuka rahasia intelijen hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp500 juta. 

Bandingkan dengan Pasal 73A UU No 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Diancam pidana setiap pihak yang tidak menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota bursa berjangka, atau tidak menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai nasabah, klien atau peserta Sentra Dana Berjangka. Kali ini Undang-Undang menggunakan model pemidanaan minimum dan maksimum. Pelaku diancam penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun, dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp4 miliar. Dari sisi ini tampak ada perbedaan model pemidanaan. 

Tindak pidana berkaitan dengan informasi juga tercantum dalam UU No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 82 Wet ini mengancam pidana setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana. Ancaman pidananya maksimum dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. 

Ancaman lain bisa ditemukan pada UU Keimigrasian. Pasal 133 huruf b mengancam pidana pejabat imigrasi yang dengan sengaja membocorkan data keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Ancamannya hanya berupa pidana penjara maksimum lima tahun. 

Dari model-model perumusan pidana tersebut tampak jelas betapa tidak terkoordinasinya pencantuman pasal pidana dalam undang-undang. Semakin jelas pula jika kita bandingkan dengan aturan lain yang disahkan sebelumnya seperti UU No 14 Tahun 1998 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

 

Yasin